Dewan Soroti Keras Kontraktor Tak Becus

            REL, Empat Lawang – Anggota DPRD Empat Lawang menyoroti dengan keras kontraktor pengerjaan jalan yang dinilai main-main melaksanakan tugasnya. Makanya meminta kepada pemerintah untuk serius mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan.

            Hal ini diucapkan langsung oleh anggota DPRD Empat Lawang, Atik saat interupsi kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Empat Lawang usai Wakil Bupati H Syahril Hanafiah menyampaikan jawabannya terhadap pandangan fraksi DPRD, Jumat (13/9). 

“Bukan hanya mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan saja, namun program yang diajukan itu seirama dengan hasil reses yang dilakukan oleh segenap anggota DPRD,” katanya.  

            Ucapan serupa juga sebelumnya telah diutarakan oleh Kusma Betty selaku juru bicara mewakili Fraksi Gabungan Delapan (G-8). Menurutnya belum selesainya pembangunan jalan dari Padang Tepond menuju Pasemah Air Keruah dimaksud perlu diawasi secara seksama dan patut ditegur kepada kontraktor yang mengerjakan proyek itu.

            Sementara itu, Wakil Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah berjanji, segera menindaklanjuti persoalan belum selesainya pembangunan jalan yang dimaksud, dengan cara memberikan teguran secara langsung kepada kontraktor yang mengerjakannya. Selanjutnya telah mengalokasikan perpanjangan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal. 

            “Untuk waktu pelaksanaan pembangunan jalan itu diperpanjang hingga 6 bulan kedepan,”pungkasnya. (20)

Persoalan Sampah Diangkat Ke Meja Dewan

REL, Empat Lawang – Masih ingat dengan pemberitaan persoalan sampah yang belakangan menumpuk di area pasar Tebing Tinggi dan beberapa titik rumah tangga di masyarakat. Ternyata hal itu mendapat sorotan tajam di meja DPRD Empat Lawang. 

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Asmaniah juru bicara fraksi Golongan Karya ketika menyampaikan pandangan fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2013, Kamis sore (12/9). 

“Pemerintah eksekutif kiranya memberikan perhatian serius untuk penanganan masalah sampah,”kata Asmaniah.

Menurutnya, persoalan sampah sudah selayaknya mendapatkan tanggapan cepat dari pemerintah. Bukan hanya di pasar Tebing Tinggi saja, melainkan juga di beberapa lokasi rumah masyarakat. Kemudian di Padang Tepong Tepong, termasuk juga titik lainnya. 

“Juga yang tidak kalah penting lagi, bagaimana upaya pemerintah eksekutif Empat Lawang penanganan mengenai tempat pembuangan akhir (TPA),”imbuhnya. 

Sementara itu, wakil bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah mengakui, mobil pengangkut sampah hanya ada 1 dump truk yang dapat beroperasi. Sementara yang lainnya dalam keadaan rusak. 

“Perbaikan dump truk tertunda karena alatnya belum ada atau dalam proses pemesanan,”ujar Syahril. 

Pihak Dinas Pasar, sambung Syahril, untuk tahun anggaran 2014 akan mengajukan 2 pengadaan unit dump truk dan 2 unit motor roda tiga untuk mempermudah penanganan sampah. 

“Mengenai masalah sampah di Padang Tepong sebelumnya sudah ada 1 unit motor roda tiga pengangkut sampah. Sedangkan yang satunya lagi masih dalam perbaikan,”tambah Syahril seraya berjanji kedepan segera menanggulangi masalah sampah. (20)

PPK Tidak Siap, KPU Tunda Pleno DPT Pileg

Foto: Edwin/REL

Salah seorang anggota PPK tengah mengajukan interupsi terkait masih dilanjutkannya Rapat Pleno DPT Jumat (13/9) kemarin.

REL, Tebing Tinggi – Rapat pleno KPU Empat Lawang dengan agenda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan di aula Hotel Kito kemarin terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) belum seluruhnya siap menyampaikan data DPT mereka. KPU menunda penetapan DPT pada hari Senin (16/9) mendatang. 

Ketua KPU Empat Lawang Muroimin Zahri yang membuka langsung rapat tersebut mengatakan, tidak ada pilihan selain menunda penetapan karena sejumlah PPK belum menyiapkan data DPT per kecamatan. Pihaknya berharap dalam dua hari kedepan, PPK yang belum menyampaikan DPT mereka untuk dapat menyelesaikan rekap akhir DPT dan melaporkan saat rapat pleno nantinya.

“Jadi kita tunda hingga hari Senin nanti, dan kita berharap semuanya sudah siap dan bisa kita plenokan dan tetapkan,” kata Muroimin dijumpai REL di sela-sela pleno kemarin.

Dikatakannya, pihaknya sebenarnya menyayangkan adanya sejumlah PPK yang belum siap dengan data rekap tersebut. Padahal, menurutnya, undangan pleno DPT sudah disebar pihaknya sejak beberapa hari lalu.

“Tidak ada yang dipaksakan, tapi memang pada dasarnya mereka yang belum siap dan kita tidak menduga hal itu,” tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Empat Lawang Divisi Tekhnis, Hermansyah mengakui, memang secara waktu pelaksanan pleno tersebut belum terlambat. Hanya saja, menurutnya, alangkah baiknya jika hal tersebut sudah siap dari jauh hari. Mengenai penundaan sendiri menurutnya hal itu setelah berkoordinasi dengan pihak KPU propinsi.

“Kita sudah koordinasikan terlebih dahulu dan penundaan ini juga sudah seizin dari KPU propinsi,” ujarnya.

Dia mengatakan dari 10 PPK di Empat Lawang yang sudah siap dengan data akhir verivikasi DPT baru dua Kecamatan yaitu PPK Saling dan Tebing Tinggi. Sementara delapan PPK lainya saat ini belum siap. Ketidaksiapan itu sendiri menurutnya diantaranya karena masih ada penambahan jumlah calon pemilih yang belum direkap.

“Memang bisa dilakukan pleno dan ditetapkan yang ada dulu, namun kita sepakati untuk ditunda Senin nanti, hingga ada rentang waktu PPK yang belum siap untuk menyiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.

Beebeda lagi, Makmun, anggota PPK Pendopo mengatakan pihaknya sejak mendapatkan undangan sudah melaporkan kepada pihak KPU bahwa mereka belum siap. Bahkan dari koordinasi antara sesama PPK sendiri banyak yang menyatakan belum siap. Namun karena undangan sudah diterima mereka tetap menghadiri rapat tersebut.

“Semestinya sebelum undangan disebar dan penetapan jadwal koordinasikan terlebih dahulu ke seluruh PPK, sehingga kondisinya tidak seperti ini dan kami menilai ini terkesan terlalu dipaksakan,” ujarnya.

Untuk di Kecamatan Pendopo sendiri menurutnya pihaknya saat ini masih menunggu data dari beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di beberapa desa. Karena menurutnya dari Daptar Pemilih Sementara (DPS) jelas ada perubahan, seperti warga yang meninggal  termasuk calon pemilih baru yang sudah cukup umur dan berhak memilih.

“Kita ingin data yang nanti disampaikan sudah valid dan real sesuai dengan data dilapangan, jadi memang butuh waktu untuk itu,” tukasnya.

Pelaksanaan rapat sendiri dari awal sudah kelihatan gelagat belum siapnya beberapa PPK dengan data mereka.  Para peserta juga terlihat kurang antusias untuk mengikuti rapat tersebut. Awalnya pimpinan rapat menyekor rapat selama 5 menit untuk berkoordinasi dengan pihak KPU propinsi, kemudian diskor kembali hingga usai shalat Jumat. Pada sesi kedua rapat dimulai usai shalat Jumat, akhirnya diambil kesimpulan rapat ditunda hingga Senin mendatang. (Mg02)